Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Herman Khaeron dalam agenda audiensi BAKN dengan Dewan Pengurus Pusat Masyarakat Perbenihan dan Perbibitan Indonesia (DPP MPPI) di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (22/4/2025). Foto : Prima/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Herman Khaeron, menjelaskan persoalan utama tata kelola sektor pertanian dan keuangan negara selama ini adalah berupa lemahnya komitmen kepemimpinan pasca-rotasi jabatan. Sebab itu, ia menekankan pentingnya integritas dan visi jangka panjang dalam menjaga kesinambungan program pertanian.

“Saya mengawal selama tujuh tahun, tidak ada masalah dengan SHS (Sang Hyang Seri), tidak ada masalah dengan petani. Tidak ada utang, tidak ada konflik tapi setelah saya tinggalkan, mulai muncul masalah—bahkan ada yang berurusan dengan kejaksaan,” ujar Herman dalam agenda audiensi BAKN dengan Dewan Pengurus Pusat Masyarakat Perbenihan dan Perbibitan Indonesia (DPP MPPI) di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (22/4/2025).

Isu ini menjadi sorotannya lantaran ia menilai adanya ketidakkonsistenan manajerial yang menyebabkan program-program pertanian yang dulunya stabil malah kini masalah secara hukum, maupun di mata publik. Oleh karena itu, menurutnya, keberhasilan suatu program tidak bisa dilepaskan dari kualitas kepemimpinan di baliknya. “Kalau pimpinan sama-sama berkomitmen, tidak akan terjadi masalah,” tegasnya.

Ia mendukung secara tegas agar seluruh pimpinan sektor pertanian memastikan petani senang, hasil meningkat, dan institusi penunjang tumbuh sehat. Maka dari itu, dirinya menolak pendekatan pragmatis dalam pengambilan kebijakan.

“Saya tidak membangun solusi untuk pragmatisme. Masalah (sektor pertanian) ini menyangkut hajat hidup masyarakat kecil,” ucapnya.

Politisi Fraksi Partai Demokrat itu pun menyoroti isu-isu bisnis benih, selisih harga impor, dan praktik distribusi yang tidak adil, yang sering kali membuat program pertanian menyimpang dari tujuan awalnya. “Kalau sudah bisnis, ya bisnis. Tapi jangan sampai mengorbankan rakyat kecil,” katanya.

Baginya, paradigma pengambil keputusan harus tepat sekaligus bertumpu pada kepedulian terhadap petani, bukan semata-mata kepentingan ekonomi jangka pendek. Ia menegaskan bahwa keberhasilan program negara, khususnya di sektor pertanian, tidak bisa dilepaskan dari kontinuitas kepemimpinan, transparansi kebijakan, dan keberpihakan pada rakyat kecil. (um/rdn)